Uce Saepudin
Lebak, - Banyak terjadinya saldo kosong pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) program BPNT dan PKH di Lebak Banten menuai sorotan, pasalnya karena hal tersebut menimbulkan fitnah dan kegaduhan di tataran masyarakat bawah.
KKS saldo kosong sudah terjadi sekian lama, timbul fitnah saling tuding antara penerima manfaat kepada pihak desa, pendamping program, dinas, bank penyalur bahkan tingkat kementerian sehingga menimbulkan kegaduhan karena dianggap tidak jelas penyebab KKS saldo kosong.
Momon Supriadi, warga Kecamatan Malingping yang kartu KKS nya semenjak 2019 kosong, tidak mengerti penyebab saldonya selalu kosong ketika di cek.
"Sudah lama sekali KKS saya tidak ada saldonya, sudah tanya kesana kemari ga ada jawaban yang jelas. Saya cuma minta kejelasan mengapa terjadi demikian, kesalahan data, administrasi atau apa? Atau sudah dicabut karena tidak layak? jangan sampai timbul fitnah saldo saya dari pemerintah ada, tapi hilang entah kemana, " ujarnya kesal, Selasa 11 Oktober 2022.
Sementara itu, Operator desa sebagai penginput data, kadang merasa bingung karena pihaknya mengaku selalu melakukan update dan perbaikan input data.
"Ya kita juga bingung harus bagaimana lagi, kita ga tahu penyebabnya saldo kosong dimana. Padahal kita selalu update dan perbaikan di SIKS-NG, tapi kadang walau sudah dilaporkan atau diperbaiki, ya tetap yang keluar itu-itu saja, " kata salah satu operator desa yang tidak mau disebutkan namanya.
|
Baca juga:
Presiden Akan Berikan BLT Minyak Goreng
|
Bukan satu atau dua orang yang terjadi Saldo kosong dan setiap desa pada setiap kecamatan di Lebak Banten. Maka dari itu program tersebut perlu di evaluasi dan mencari solusi terkait Saldo KKS yang kosong.
Permintaan masyarakat sebagai penerima manfaat, menginginkan diberi surat secara resmi jika KKS nya bermasalah. Surat tersebut berisikan tentang apakah penerima manfaat sudah dihapus atau sudah tidak layak sebagai penerima bantuan, atau berisikan ada kesalahan di administrasi kependudukan seperti mengenai NIK, Nama dan sebagainya.
Sehingga pihak penerima manfaat atau operator desa sebagai input data, dapat memperbaiki jika memang terjadi kesalahan dalam administrasi kependudukan. Sehingga ada kejelasan penyebab saldo kosong pada KKS dan tidak menimbulkan fitnah saldo tersebut hilang, di korupsi ataupun disalahgunakan.
Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak Kementerian Sosial, sebagai penyelenggara bantuan sosial. Karena dari dahulu, data bansos dianggap selalu bermasalah dan terjadi saling tuding kesalahan antara desa sebagai penginput dan Kemensos sebagai penerima input.***
Suhendi 
Farid Padlani 
Hariyono 
